Manajemen Keuangan Sekolah

Manajemen Keuangan Sekolah

PENDAHULUAN

Keuangan dan pembiayaan merupakan tidak benar satu sumber energi yang secara segera membantu efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal berikut lebih terasa kembali dalam implementasi MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), yang menuntut kapabilitas sekolah untuk merencanakan, lakukan dan mengevaluasi dan juga mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada penduduk dan pemerintah.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen mengolah yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar-mengajar di sekolah dengan dengan komponen-komponen yang lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dikerjakan sekolah membutuhkan biaya, baik itu disadari maupun yang tidak disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan ini kudu dikelola sebaik-baiknya, supaya dana-dana yang ada sanggup dimanfaatkan secara optimal untuk membantu tercapainya obyek pendidikan. Hal ini penting, terutama dalam rangka MBS, yang beri tambahan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan gunakan beraneka sumber dana sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah sebab pada kebanyakan dunia pendidikan tetap dihadapkan pada masalah keterbatasan dana, apa kembali dalam keadaan krisis pada saat ini ini. cara menanam hidroponik sederhana

PEMBAHASAN
Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar sanggup dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu
(1) pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, yang berwujud umum atau khusus dan diperuntukkan bagi keperluan pendidikan;
(2) orang tua atau peserta didik;
(3) masyarakat, baik mengikat maupun tidak mengikat. Berkaitan dengan peneriman keuangan berasal dari orang tua dan penduduk ditegaskan dalam Undang-Undang no. 20/2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional bahwa sebab keterbatasan kapabilitas pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dana pendidikan, tanggung jawab atas pemenuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab dengan pada pemerintah,masyarakat dan orang tua. Adapun dimensi pengeluaran meliputin cost rutin dan cost pembangunan.

Biaya rutin adalah cost yang kudu dikeluarkan berasal dari tahun ke tahun, layaknya gaji pegawai (guru dan non guru), dan juga cost operasional, cost pemeliharaan gedung, layanan dan alat-alat pengajaran (barang-barang habis pakai). Sementara cost pembangunan, misalnya, cost pembelian atau pengembangan tanah, pembangunan gedung, perbaikan atau rehab gedung, menambahkan furnitur, dan juga cost atau pengeluaran lain unutk barang-barang yang tidak habis pakai. Dalam implementasi MBS, manajemen komponen keuangan kudu dikerjakan dengan baik dan detail terasa berasal dari step penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku supaya seluruh dana sekolah sangat dimanfaatkan secara efektif, efisien, tidak ada kebocoran-kebocoran, dan juga bebas berasal dari penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme.

Komponen utama manajemen keuangan meliputi,
(1) prosedur anggaran;
(2) prosedur akuntansi keuangan;
(3) pembelajaran, pergudangan dan prosedur pendistribusian;
(4) prosedur investasi; dan
(5) prosedur pemeriksaan.
Dalam pelaksanaannya manajemen keuangan ini menganut azas pembelahan tugas pada fungsi otorisator, ordonator dan bendaharawan. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk menyita tindakan yang memicu penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang lakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dikerjakan berdasarkan otorisasi yang udah ditetapkan. Adapun bendaharawan adalah pejabat yang berwenang lakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran duit atau surat-surat bernilai lainnya yang sanggup dinilai dengan duit dan juga diwajibkan memicu perhitungan dan pertanggungjawaban.

Kepala sekolah dalam perihal ini, sebagai manajer, bermanfaat sebagai otorisator, dan dilimpahi fungsi ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun, tidak dibenarkan lakukan fungsi bendaharawan sebab berkewajiban lakukan pengawasan kedalam. Bendaharawan, disamping membawa fungsi-fungsi bendaharawan, terhitung dilimpahi fungsi ordonator untuk menguji hak atas pembayaran.

Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Pendidikan
Penggunaan anggaran dan keuangan, berasal dari sumber manapun, apakah itu berasal dari pemerintah ataupun berasal dari penduduk kudu didasarkan prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan sebagai berikut:
1. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan tekhnis yang disyaratkan
2. Terarah dan terselesaikan sesuai dengan rencana, program/ kegiatan.
3. Terbuka dan transparan, dalam pengertian berasal dari dan untuk apa keuangan lembaga berikut kudu dicatat dan dipertanggung jawabkan dan juga disertai bukti penggunaannya.
4. Sedapat kemungkinan gunakan kemampuan/ hasil mengolah dalam negeri sejauh perihal ini dimungkinkan

Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah
Implementasi prinsip-prinsip keuangan diatas pada pendidikan, terutama dilingkungan sekolah dan keselarasan pada pendidikan dalam keluarga, dalam sekolah, sekolah dan dalam masyarakat, maka untuk sumber dana sekolah, sekolah itu tidak hanya diperoleh berasal dari anggaran dan layanan berasal dari pemerintah atau penyandang dana tetap saja, tapi berasal dari sumber dan berasal dari ketiga komponen di atas.

Untuk itu disekolah memang terhitung kudu dibentuk organisasi orang tua siswa yang implementasinya dikerjakan dengan membentuk komite sekolah. Komite berikut beranggotakan wakil wali siswa, tokoh masyarakat, pengelola, wakil pemerintah dan wakil ilmuwan/ ulama diluar sekolah dan sanggup terhitung memasukkan kalangan dunia bisnis dan industri.
Selanjutnya pihak sekolah dengan komite atau majelis sekolah pada setiap awal tahun anggaran kudu bersama-sama merumuskan RAPBS sebagai acuan bagi pengelola sekolah dalam lakukan manajemen keuangan yang baik.

Pengertian RAPBS
Anggaran adalah rencana yang diformulasikan dalam wujud rupiah dalam jangka selagi atau periode tertentu, dan juga alokasi sumber-sumber kepada setiap bagian kegiatan. Anggaran memiliki peran penting dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan yang dikerjakan sekolah. Maka seorang penanggung jawab program kegiatan disekolah kudu mencatat anggaran dan juga melaporkan realisasinya supaya sanggup dibandingkan selisih pada anggaran dengan pelaksanaan dan juga lakukan tindak lanjut untuk perbaikan.

Ada dua bagian pokok anggaran yang kudu diperhatikan dalam penyusunan RAPBS, yaitu:
a. Rencana sumber atau obyek penerimaan/ penghasilan dalam satu tahun yang bersangkutan, terhitung didalamnya keuangan bersumber dari:
a).kontribusi orang tua siswa,
b).sumbangan berasal dari individu atau organisasi,
c).sumbangan berasal dari pemerintah,
d).dari hasil usaha

b. Rencana pemanfaatan keuangan dalam satu tahun yang bersangkutan, seluruh pemanfaatan keuangan sekolah dalam satu tahun anggaran kudu direncanakan dengan baik supaya kehidupan sekolah sanggup berlangsung dengan baik.

Langkah-langkah Penyusunan RAPBS
Suatu perihal yang kudu diperhatikan dalam penyusunan RAPBS adalah kudu menerapkan komitmen anggaran berimbang, artinya rencana penghasilan dan pengeluaran kudu berimbang diupayakan tidak berlangsung anggaran penghasilan minus. Dengan anggaran berimbang berikut maka kehidupan sekolah bakal jadi solid dan sangat kokoh dalam perihal keuangan, maka sentralisasi pengelolaan keuangan kudu difokuskan pada bendaharawan sekolah, dalam rangka untuk mempermudah pertanggung jawaban keuangan.

Penyusunannya hendaknya ikuti langkah-langkah sebagai berikut:
a) Menginventarisasi rencana yang bakal dilaksanakan
b) Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas pelaksanaannya
c) Menentukan program kerja dan rincian program
d) Menetapkan kebutuhan untuk pelaksanaan rincian program
e) Menghitung dana yang dibutuhkan
f) Menentukan sumber dana untuk membiayai rencana

Rencana berikut setelah dibahas dengan pengurus dan komite sekolah, maka setelah itu ditetapkan sebagai anggaran penghasilan dan belanja sekolah (APBS). Pada setiap anggaran yang disusun kudu dijelaskan apakah rencana anggaran yang bakal dikerjakan merupakan perihal baru atau kelanjutan atas kegiatan yang udah dikerjakan dalam periode di awalnya dengan menyebut sumber dana sebelumnya.

Dalam setiap anggaran yang disusun untuk kegiatan-kegiatan dilingkungan sekolah, paling tidak kudu berisi 6 perihal atau informasi sebagai berikut:
a) Informasi rencana kegiatan: sasaran, deskripsi rencana kegiatan, penanggung jawab, rsencana baru atau lanjutan.
b) Uraian kegiatan program, program kerja, rincian program
c) Informasi kebutuhan: barang/ jasa yang dibutuhkan, volume kebutuhan
d) Data kebutuhan harga satuan, kuantitas cost yang diperlukan untuk seluruh volume kebutuhan
e) Jumlah anggaran: kuantitas anggaran untuk masing-masing rincian program, program, rencana kegiatan, dan keseluruhan anggaran untuk seluruh rencana kegiatan
f) Sumber dana: keseluruhan sumber dana, masing-masing sumber dana yang membantu pembiayaan program.

Realisasi APBS
Dalam pelaksanaan kegiatan, kuantitas yang realisasikan sanggup berlangsung tidak serupa dengan rencana anggarannya, sanggup kurang atau lebih berasal dari kuantitas yang udah dianggarkan. Ini sanggup berlangsung sebab sebagian sebab:
a. Adanya efisiensi atau inefisiensi pengeluaran
b. Terjadinya penghematan atau pemborosan
c. Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang udah diprogramkan
d. Adanya perubahan harga yang tidak terantisipasi
e. Penyusunan anggaran yang kurang tepat

Pertanggung jawaban Keuangan Sekolah
Semua pengeluaran keuangan sekolah berasal dari sumber manapun kudu dipertanggung jawabkan, perihal berikut merupakan wujud transparansi dalam pengelolaan keuangan. Namun demikianlah komitmen transparansi dan kejujuran dalam pertanggung jawaban berikut kudu tetap dijunjung tinggi. Dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan tersebut, yang kudu diperhatikan oleh bendaharawan adalah:
1. Pada setiap akhir tahun anggaran, bendara kudu memicu laporan keuangan kepada komite sekolah untuk dicocokkan dengan RAPBS
2. laporan keuangan berikut kudu dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang ada
3. kwitansi atau bukti-bukti pembelian atau bukti penerimaan dan bukti pengeluaran lain
4. neraca keuangan terhitung kudu ditunjukkan untuk di check oleh tim pertanggung jawaban keuangan berasal dari komite sekolah

Posted on: May 28, 2019, by :