Acara Pemeriksaan

Acara Pemeriksaan

Acara Pemeriksaan

Acara Pemeriksaan
Acara Pemeriksaan

Pra Peradilan (Pasal 82 ayat (1) KUHAP )

Pasal 82 ayat (1)

1)  Acara pemeriksaan Pra Peradilan untuk hal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:

  1. a)Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang:
  2. b)Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
  3. c)Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
  4. d)Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Pra Peradilan belum selesai, maka permintaan itu gugur;
  5. e)Putusan Pra Peradilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan Pra Peradilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Hakim Komisaris (Pasal 114, Pasal 116, Pasal 112, dan Pasal 113 RUU KUHAP )

Pasal 114

1)  Hakim Komisaris memberikan keputusan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak menerima permohonan sebaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2).

2) Hakim Komisaris memberikan keputusan atas permohonan berdasarkan hasil penelitian salinan dari surat perintah penangkapan, penahanan, penyitaan, atau catatan lainnya yang relevan.

3)  Hakim Komisaris dapat mendengar keterangan-keterangan dari tersangka atau penasihat hukumnya, penyidik, atau penuntut umum.

4) Apabila diperlukan, Hakim Komisaris dapat meminta keterangan dibawah sumpah dari saksi yang relevan dan alat bukti surat yang relevan.

5)  Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) tidak menunda proses Penyidikan.

 

Pasal 116

1) Hakim Komisaris melakukan pemeriksaan atas permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. a)Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima permohonan, harus mulai menyidangkan permohonan;
  2. b)Sebelum memeriksa dan memutus, wajib mendengar Pemohon, Penyidik, atau Penuntut Umum;
  3. c)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menyidangkan, harus sudah memberikan putusan;
  4. d)Dalam hal perkara sudah diperiksa oleh Pengadilan Negeri, permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi tidak dapat diajukan kepada Hakim Komisaris.

 

Pasal 112

1)  Untuk pembuktian perkara di Indonesia, saksi yang bertempat tinggal di luar negeri diperiksa oleh pejabat yang berwenang di negara tersebut, dan keterangan diserahkan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal Indonesia mempunyai perjanjian bilateral dengan negara tersebut atau berdasarkan asas resiprositas.

2)  Keterangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada penyidik atau penuntut umum di Indonesia sesuai dengan tahapan pemeriksaan perkara, melalui instansi yang berwenang.

3)  Permintaan kepada pemerintah negara lain untuk memeriksa saksi yang berada di negara tersebut harus dilengkapi dengan daftar keterangan yang diperlukan yang harus dijawab oleh saksi.

4)  Dalam hal keterangan sebagimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan ke Pengadilan, maka keterangan tersebut mempunyi kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah.

Sumber : http://orej.net/tips-cepat-belajar-bahasa-indonesia/

Posted on: June 19, 2019, by :