Upaya Hukum

Upaya Hukum

Upaya Hukum

Upaya Hukum
Upaya Hukum

 

Pra Peradilan ( Pasal 83 KUHAP)

Pasal 83

1)  Terhadap putusan Pra Peradilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam hal Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.

2)  Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan Pra Peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

 

Hakim Komisaris (Pasal 124 RUU KUHAP)

Pasal 124

Menetapkan atau putusan Hakim Komisaris tidak dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

Pasal 83 ayat (2) KUHAP ditetapkan bahwa apabila hakim Pra Peradilan menetapkan bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, maka penyidik atau penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengajukan banding kepada pengadilan tinggi sesuai dengan daerah hukumnya, dan putusan ini merupakan putusan akhir. Sedangkan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Komisaris telah secara tegas dan jelas dinyatakan tidak dapat diajukan upaya hukum biasa. Adapun mengenai pengajuan upaya hukum luar biasa atas putusan atau penetapan Hakim Komisaris tidak diatur lebih lanjut dalam RUU ini.

 

Penutup

Adnan Buyung Nasution, salah satu advokat senior Indonesia, menyatakan bahwa konsep Pra Peradilan jauh lebih baik daripada konsep Hakim Komisaris, dengan alasan Hakim Komisaris dianggap lebih bersifat administratif, tertutup, dan tergantung pada Hakim Komisaris yang bersangkutan saja, sehingga tidak ada pengawasan dari partisipasi publik, sedangkan Pra Peradilan bersifat terbuka dan disidangkan. (Newsletter KHN, April 2002).

 

Satu kritik lagi, bahwa kewenangan Hakim Komisaris yang sangat luas

dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, hal ini adalah sebuah keniscayaan karena seluruh kewenangan tersebut berada di tangan seorang hakim.

Bagaimanapun, terdapat kelebihan dan kekuarangan dalam masing-masing lembaga, baik itu pra peradilan maupun Hakim Komisaris. Alangkah baiknya jika kekurangan dan kelebihan tersebut dapat dipadukan secara serasi, sehingga terwujud lembaga pra peradilan yang disempurnakan dengan tambahan beberapa kewenangan dan keistimewaan dari Hakim komisaris.

Sumber : http://www.tricastservices.com/tips-cerdas-mendidik-bayi-agar-pintar/

Posted on: June 19, 2019, by :