Ini Regulasi PPDB di Kota Surabaya

Ini Regulasi PPDB di Kota Surabaya

Ini Regulasi PPDB di Kota Surabaya

Ini Regulasi PPDB di Kota Surabaya
Ini Regulasi PPDB di Kota Surabaya

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru

(PPDB) sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 tahun 2018 tentang PPDB dan surat edaran (SE) bersama antara Mendikbud dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bernomor 420/2973/SJ tentang PPDB yang ditujukan kepada kepala daerah se-Indonesia.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya mengatakan bahwa Pemkot Surabaya tetap berpedoman dan tidak ingin melanggar aturan Permendikbud Nomor 51 tahun 2018.

Karena itu, ia mengaku telah mengirim surat ke kementerian untuk memastikan agar tidak salah dalam mengambil langkah dalam menerapkan sistem PPDB di Surabaya.

“Kita sudah kirim surat ke menteri, karena kan aturannya menteri jadi ndak bisa saya abaikan,

makanya saya tanyakan itu,” kata Wali Kota Risma saat di ruang kerjanya.

Selama ini, sistem PPDB di Surabaya telah berjalan selama 7 tahun dengan beberapa jalur. Yakni, jalur kawasan, prestasi, regular, mitra warga, inklusi, dan prestasi.

Namun dalam Permendikbud No 51 tahun 2018, sistem PPDB kemudian diatur menggunakan tiga jalur. Pertama jalur zonasi dengan kuota 90 persen, kedua prestasi 5 persen dan ketiga jalur mutasi kerja orang tua sebanyak 5 persen.

Kendati demikian, Wali Kota Risma menyebut, karena ada daerah yang tetap menggunakan sistem PPDB yang mengacu pada nilai hasil Ujian Nasional (UN) untuk pendaftaran, karena itu pihaknya kemudian bersurat ke kementerian untuk memastikan aturan dalam pelaksanaan PPDB tersebut.

“Saya harus lakukan itu, makanya saya kirim surat, intinya saya ingin menanyakan itu

(pelaksanaan PPDB),” ujarnya.

Dari hasil bersurat dan konsultasi dengan pihak Kemendikbud, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Ikhsan menyampaikan, bahwa pelaksanaan PPDB 2019 di kabupaten/kota harus tetap berpedoman pada Permendikbud 51 tahun 2018. Konsep zonasi adalah anak bisa sekolah di dekat rumah masing-masing.

Ia menyebut, jika pada PPDB tahun lalu menggunakan jalur reguler dengan berbasis nilai Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) SD, tahun ini diubah menjadi jalur zonasi berdasarkan jarak kedekatan rumah dengan sekolah.

 

Sumber :

https://works.bepress.com/m-lukito/5/

Posted on: November 18, 2019, by :