Runtuhnya Kepercayaan Terhadap Pemerintah

Runtuhnya Kepercayaan Terhadap Pemerintah

Tindakan penyerangan yang dilaksanakan kelompok massa sepertinya tak pernah berhenti. Dengan alasan atas nama agama, sekelompok massa melakukan tindakan anarkis. Kasus terakhir adalah penyerangan warga Ahmadiyah di Pandeglang, Banten, dan perusakan sarana lazim dan tempat tinggal ibadah di Temanggung, Jawa Tengah, yang merupakan buntut berasal dari ketidakpuasan massa atas tuntutan jaksa terhadap pelaku penistaan agama di dalam sidang pengadilan di tempat itu.

Ini keliru siapa? Ada yang menuding kekisruhan di sedang penduduk akhir-akhir ini merupakan bukti ketidakmampuan pemerintah menanggung rasa safe masyarakat. Ada pula yang berkesimpulan kebengisan massa sebagai bukti kepercayaan rakyat terhadap pemerintah udah runtuh. Meski masih perlu diuji, pendapat selanjutnya mampu menjadi benar. Sangat bisa saja terjadinya kekerasan massal sebab pemerintah sesungguhnya tidak mampu atau akibat pengabaian, terlebih oleh aparat.

Beberapa alasan yang mencuat mulai relevan andaikata lihat kondisi akhir-akhir ini. Ketidakpuasan terlihat di mana-mana, mulai berasal dari hal-hal kecil contoh banyaknya gangguan yang dialami penduduk di dalam kesehariannya-seperti gangguan berasal dari pengamen di atas kendaraan umum, pengemis, copet, semrawutnya angkutan-sampai terhadap penegakan hukum yang jauh berasal dari memuaskan, juga perang terhadap koruptor yang masih semata-mata pidato alias wacana. Tidak berlebihan kalau kelanjutannya di pada tokoh penduduk tersedia yang berpendapat pemerintah tidak mampu menggerakkan fungsinya dan beranggapan negara cuma tersedia dikala hendak mengurus kartu tanda penduduk, surat nikah, dan sejenisnya. Kesulitan ekonomi, mahalnya pendidikan dan service kesehatan, belum terjaminnya rasa aman, buruknya penegakan hukum, dan lainnya, menjadi alasan menuding pemerintah pada tersedia dan tiada.

Bisa menjadi akibat merosotnya kepercayaan penduduk terhadap pemerintah, penduduk berasal dari kelompok/organisasi khusus kelanjutannya mengambil alih langkah sendiri-sendiri, juga mengenai dengan keberadaan kelompok Ahmadiyah, dan juga ketidakpercayaan terhadap pengadilan di Temanggung. Karena tak yakin pemerintah benar-benar menyikapi keberadaan Ahmadiyah yang dirasakan agama khusus mengundang gangguan, tak yakin pengadilan bertindak adil, maka massa kelanjutannya bertindak dengan langkah mereka sendiri.

Pemerintah bukan saatnya berkelit dan sibuk melakukan pencitraan. Tidak tersedia pas ulang terus berwacana, juga mengeluarkan pernyataan menyesalkan, mengutuk, mengecam, dan pernyataan bombastis lainnya, tapi tidak berbuat apa-apa. Yang diperlukan saat ini adalah tindakan nyata, kalau tidak menghendaki kebrutalan massa terus berkembang bagai penyakit menular.

Pemerintah perlu raih ulang kepercayaan rakyat dengan kerja, perbuatan, bukan dengan janji-janji kosong. Jika tidak lekas bertindak, mampu menjadi komentar dan beragam penilaian yang berkembang justru berubah menjadi penghasut. Itu pastinya dapat memperberat tugas pemerintah.

Betapa banyaknya saat ini yang mempersoalkan hak asasi manusia (HAM), menyatakan bahwa HAM warga Ahmadiyah udah dilanggar dan menyatakan pembelaan habis-habisan. Tapi tak sedikit di pada mereka lupa esensi atau pokok masalah bahwa keberadaan Ahmadiyah sendiri justru mengundang gangguan (HAM) bagi kelompok agama tertentu. Jika penilaian ini dibiarkan berkembang, bukan kemungkinannya sangat kecil dapat memperkeruh keadaan.

Kita mengutuk tindakan penyerangan massal atas nama apa pun, juga dengan alasan demi agama. Karena itu, pelakunya perlu ditindak cocok hukum yang berlaku. Tetapi kita juga tak menghendaki peristiwa itu dimanfaatkan pembonceng gelap, yang dengan alasan khusus juga HAM, menjadikan masalah penyerangan untuk menyudutkan kelompok lebih-lebih agama tertentu. Karena itu, pemerintah perlu bertindak cepat, tegas, segera menusuk pokok persoalan.

Baca Juga :

Posted on: November 26, 2019, by :