Pengembangan Kualitas Penduduk

Pengembangan Kualitas Penduduk

Pengembangan Kualitas Penduduk

Pengembangan Kualitas Penduduk
Pengembangan Kualitas Penduduk

Paragraf 1

Umum

Pasal 38

(1) Untuk mewujudkan kondisi perbandingan yang serasi, selaras, dan seimbang antara perkembangan kependudukan dengan lingkungan hidup yang meliputi, baik daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan dilakukan melalui pengembangan kualitas penduduk, baik fisik maupun nonfisik.

(2) Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi.

(3) Pengembangan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan:

a. kesehatan;

b. pendidikan;

c. nilai agama;

d. perekonomian; dan

e. nilai sosial budaya.

(4) Pengembangan kualitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama masyarakat melalui pembinaan dan pemenuhan pelayanan penduduk.

(5) Pembinaan dan pelayanan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi, serta penyediaan prasarana dan jasa.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kualitas penduduk diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Penduduk Rentan

Pasal 39

(1) Untuk mengembangkan potensi optimal dari semua penduduk secara merata, Pemerintah memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap penduduk rentan.

(2) Pemerintah menetapkan kebijakan tentang pengembangan potensi penduduk rentan yang timbul sebagai akibat:

a. perubahan struktur;

b. komposisi penduduk;

c. kondisi fisik ataupun nonfisik penduduk rentan;

d. keadaan geografis yang menyebabkan penduduk rentan sulit berkembang; dan

e. dampak negatif yang muncul sebagai akibat dari proses pembangunan dan bencana alam.

Pasal 40

Pengembangan potensi penduduk rentan dilaksanakan melalui perawatan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan atas biaya negara.

Pasal 41

(1) Pemerintah menjamin kebutuhan dasar bagi penduduk miskin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria penduduk miskin dan tata cara perlindungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

Pengembangan wawasan kependudukan merupakan upaya peningkatan pemahaman mengenai pembangunan kependudukan yang berkelanjutan untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas.

Pasal 43

(1) Pengembangan wawasan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat baik secara sendiri maupun bersama-sama.

(2) Pelaksanaan pengembangan wawasan kependudukan dilakukan melalui pemberian informasi, pendidikan, dan penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan.

Baca Juga :

Posted on: December 1, 2019, by :