Tanggung Jawab Pemerintah

Tanggung Jawab Pemerintah

Tanggung Jawab Pemerintah

Tanggung Jawab Pemerintah
Tanggung Jawab Pemerintah

Pasal 11

Pemerintah bertanggung jawab dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Pasal 12

(1) Pemerintah bertanggung jawab dalam:

a. menetapkan kebijakan nasional;

b. menetapkan pedoman yang meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria;

b. memberikan pembinaan, bimbingan, supervisi, dan fasilitasi; dan

c. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi;

pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

(1) Pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam:

a. menetapkan kebijakan daerah;

b. memfasilitasi terlaksananya pedoman meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria;

c. memberikan pembinaan, bimbingan dan supervisi; dan

d. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi;

pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14

(1) Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam:

a. menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota; dan

b. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 15

(1) Pembiayaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga secara nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Alokasi anggaran disediakan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

Pasal 16

(1) Pembiayaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Alokasi anggaran disediakan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.

(3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB VI

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Perkembangan kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Bagian Kedua

Pengendalian Kuantitas Penduduk

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya.

Pasal 19

(1) Pengendalian kuantitas penduduk berhubungan dengan penetapan perkiraan:

a. jumlah, struktur, dan komposisi penduduk;

b. pertumbuhan penduduk; dan

c. persebaran penduduk.

(2) Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui:

a. pengendalian kelahiran;

b. penurunan angka kematian; dan

c. pengarahan mobilitas penduduk.

(3) Pengendalian kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tingkat nasional dan daerah secara berkelanjutan.

(4) Tata cara penetapan pengendalian kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Keluarga Berencana

Pasal 20

Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana.

Sumber : https://merpati.co.id/

Posted on: December 1, 2019, by :