Sekolah, Militer, dan Paradoks Bela Negara

Sekolah, Militer, dan Paradoks Bela Negara

Sekolah, Militer, dan Paradoks Bela Negara

Sekolah, Militer, dan Paradoks Bela Negara
Sekolah, Militer, dan Paradoks Bela Negara

Dua minggu lalu, saya berkesempatan mengikuti Diklat Training of Facilitator Bela Negara Wakasek Kesiswaan

dan Guru PKN Se-Jawa Barat di Bandung. Inti kegiatannya mengarahkan agar Wakasek Kesiswaan dan Guru PKN menjadi pelatih sekaligus kader siap bela negara di sekolah masing-masing.

Program kerja sama antara Menhan dan Mendikbud itu merupakan kelanjutan dari “tentara masuk sekolah”. Kegiatan ini dilakukan guna menjawab maraknya penyebaran isu-isu radikalisme sampai luntur-pudarnya rasa nasionalisme yang menunjukkan perkembangan memprihatinkan belakangan ini.

Bahkan, diketahui alasan penyelenggaraan kegiatan ini adalah ulah para siswa

yang semakin indisipliner. Makanya, Mendikbud meyakini dengan dimasukkannya jiwa koprs tentara ke sekolah, harapannya siswa menjadi lebih disiplin.

Tapi, disiplin militer itu kan komando “siap laksanakan!”? Apapun itu, kalau datang dari atasan, maka “siap laksanakan!” –apakah itu cocok diterapkan di sekolah? Disiplin sekolah memang harus, tapi menyamakannya dengan batalyon, itu urusan lain, beda cerita.

Ancaman Non Militer

Ancaman yang merongrong NKRI sejatinya tidak selalu bersifat militer,

berupa perang yang meluluhlantakkan medan pertempuran. Bukan hanya itu. Malahan, yang juga tak kalah pentingnya adalah ancaman non militer. Pada konteks ini, misalnya keinginan untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain, atau munculnya ragam pemikiran yang bisa merusak antarsesama bangsa Indonesia.

 

Baca Juga :

Posted on: December 19, 2019, by :