Posted in: Kesehatan

 Berpikir Strategis, Bertindak Demokratis (Think Strategically, Act  Democratically)

 Berpikir Strategis, Bertindak Demokratis (Think Strategically, Act  Democratically)

Ide utama prinsip ini adalah bahwa kebijakan dan program untuk menjawab kebutuhan publik akan dapat efektif dan responsif apabila dikelola melalui usaha kolektif dan proses kolaboratif. Prinsip ini berkaitan dengan bagaimana administrasi publik menerjemahkan atau mengimplementasikan kebijakan publik sebagai manifestasi dari kepentingan publik. Fokus utama implementasi dalam New Public Service pada keterlibatan citizen dan pembangunan komunitas (community building). Keterlibatan citizen dilihat sebagai bagian yang harus ada dalam implementasi kebijakan dalam sistem demokrasi. Keterlibatan disini mencakup keseluruhan tahapan  perumusan dan proses implementasi kebijakan. Melalui proses ini, warga  Negara merasa terlibat dalam proses kepemerintahan bukan hanya menuntut  pemerintah untuk memuaskan kepentingannya. Organisasi menjadi ruang  publik dimana manusia (citizen dan administrator) dengan perspektif yang  berbeda bertindak bersama demi kebaikan publik. Interaksi dan keterlibatan dengan warga Negara ini yang memberi tujuan dan makna pada pelayanan  publik.

Namun partisispasi masyarakat dalam pemerintahan masih dibilang minim. Selama ini menurut Paper 01/TK/2011LoGoWa/FISIP Universitas Indonesia/TK/4Prasojo (2008), ruang bagi publik untuk berpartisipasi dilakukan oleh masyarakat secara spontanmelalui beberapa sarana. Diantara sarana utama yang dipergunakan sebagai media partisipasimenurut Prasojo adalah sarana public hearingdi DPRD, pengaduan di kotak-kotak saran, dan melaluilembaga-lembaga resmi lainnya. Meskipun demikian keterlibatan masyarakat tersebut belumsampai pada tahapan citizen control, melainkan hanya sampai pada tingkat informasi dan konsultasisaja.Apa yang disampaikan oleh Prasojo (2008) tersebut, juga sejalan dengan pandangan dari tim revisiUU No. 32/2004. Menurut tim revisi UU No. 32/2004 terdapat sejumlah permasalahan yang terkaitdengan peran masyarakat madani dalam pemerintahan, yakni: (1) tidak ada pengaturan yangmenghubungkan antara pemerintah daerah dan masyarakat; (2) tidak ada cukup tersedia informasitentang kegiatan pemerintahan bagi masyarakat; serta (3) proses kebijakan di daerah yang masihlebih banyak mewakili kepentingan elite politik daripada kepentingan publik.

  1. Tahu kalau Akuntabilitas Bukan Hal Sederhana (Recognize that accountability is not Simple).

Aparatur publik harus tidak hanya mengutamakan kepentingan pasar, mereka harus juga mengutamakan ketaatan pada konstitusi, hukum, nilai masyarakat, nilai politik, standard profesional, dan kepentingan warga negara. Menurut New Public Service, efisiensi, efektivitas dan kepuasan customer penting, tapi administrasi publik juga harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dari sisi etika, prinsip demokrasi , dan kepentingan publik. Administrator publik bukan wirausaha atas bisnisnya sendiri dimana konsekuensi ataupun kegagalan akibat keputusan yang diambilnya akan ditanggungnya sendiri. Resiko atas kegagalan suatu implementasi kebijakan publik akan ditanggung semua warga masyarakat. Karena itu akuntabilitas administrasi publik bersifat komplek dan multifacet atau banyak dimensi seperti pertanggungjawaban profesional, legal, politis dan demokratis.

 

Sumber :

https://nomorcallcenter.id/