Posted in: Otomotif

Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Konsep Retributif Justice

Bentuk Perlindungan Hukum Menurut Konsep Retributif Justice

Penegakan hukum yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan, tujuannya adalah dalam rangka mewujudkan suasana berperikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, damai, dan bersahabat. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah upaya untuk menciptakan keadilan. Proses pemenuhan rasa keadilan masyarakat melalui penegakan hukum sampai sekarang masih menampakan wajah lama, yaitu hukum sebagai alat penindas (konsep retributif justice). Konsep sistem peradilan pidana yang berdasarkan konsep retributif justice, hal ini bisa dilihat dalam sistem peradilan di Indonesia yang cenderung masih menganut sistem pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Hukum digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti, pembalasan terhadap pelaku. Hal ini mengakibatkan peraturan-peraturan yang digunakan lebih memerhatikan pelaku tindak pidana tanpa memperhatikan bagaimana korban dari tindak pidana tersebut. Ini merupakan salah satu akibat dari pelaksanaan sistem peradilan pidana pada konsep retributif justice. Konsep perlindungan hukum bagi korban pada keadaan retributif justice tidak terlalu diperhatikan dan pengaturannya sangat minim dan tidak memberikan jaminan perlindungan yang seuthnya. Hal ini bisa dilihat dalam KUHP, dimana korban mendapatkan porsi perlindungan hukum yang sangat sedikit. Dalam KUHP lebih banyak memperhatikan pelaku dan hanya diatur dalam beberapa pasal saja ,yaitu pada Pasal 98-101 dan Pasal108 (tentang pelaporan / pengaduan pada penyelidik /penyidik). Sitem Perdilan Pidana yang mengandalkan pembalasan tersebut ternyata tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal untuk mengontrol kejahatan, karena tidak mampu menurunkan angka kriminalitas.Tujuan ideal yang dirumuskan oleh Retributive Justice belum tampak memberikan pengaruh yang berarti dalam menjalankan fungsinya sebagai kontrol terhadap kejahatan. Konsep hukum pidana menurut keadilan retributif adalah sebagai berikut : Orientasi keadilan ditujukan kepada pelanggar dan semata-mata karena pelanggaran hukumnya , pelanggaran terhadap hukum pidana adalah melanggar hak negara sehingga korban kejahatan adalah negara. Sehingga konsep Retributive Justice yang tidak memberikan tempat terhadap korban dalam sistem peradilan pidana karena konsep tersebut tidak dapat memberikan perlindungan terhadap korban. Mengingat korban tindak pidana tidak hanya dapat mengalami kerugian materiil melainkan sangat dimungkinkan mengalami kerugian immateriil.

  1. Bentuk perlindungan Hukum menurut Konsep Restoratif Justice

Yang dimaksud dengan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Restorative Justice harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Dari kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (integrated justice), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong kedepan konsep ”restorative justice”.

Kemudian Bagir Manan, dalam tulisannya juga, menguraikan tentang substansi ”restorative justice”berisi prinsip-prinsip, antara lain: ”Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai ”stakeholders” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (win-win solutions)”.

Terkait dengan pelayanan kepada korban,   John Dussich,  Direktur Tokiwa International Victimology Institute (TIVI) di Mito – Jepang dan mantan Presiden dari World Society of Victimology (WSV) menyebutkan bahwa pelayanan korban (victim services) mencakup : Victim services are those activities which are applied in response to victimizations with the intention of relieving suffering and facilitating recovery. This includes providing information, making assessments, conducting individual interventions, engaging in social advocacy, proposing public policy and working in program development. Pelayanan korban adalah aktifitas-aktifitas yang dilakukan dalam rangka respon terhadap viktimisasi dengan maksud untuk mengurangi penderitaan dan memfasilitasi pemulihan korban.  Termasuk dalam aktifitas pelayanan korban adalah memberikan informasi, melakukan tindakan/ pemeriksaan, melakukan intervensi individual, terlibat dalam advokasi sosial, mengajukan kebijakan publik dan bekerja di dalam program-program pengembangan perlindungan untuk korban.

Program memberikan informasi kepada korban adalah dalam rangka mengakomodasi hak-hak para korban akan informasi.  Kebutuhan semua korban dimanapun hampir sama, yaitu mereka ingin mendapatkan informasi ringkas tentang apa yang terjadi kepada mereka,  apa yang akan terjadi kemudian, dan peran apa yang mereka dapat lakukan selanjutnya.  Termasuk dalam hal ini adalah informasi-informasi mendasar tentang dimana tempat-tempat untuk mendapatkan pelayanan, berapa nomor teleponnya, jam kerja pelayanan masing-masing lembaga pelayanan, dimana mendapatkan tempat perlindungan sementara (shelter), makanan, pakaian, dan konseling.  Dan penyampaian informasi ini tidak memerlukan perangkat yang kompleks, bisa dilakukan melalui brosur, informasi di situs internet, radio, TV, pengumuman di Koran, majalah ataupun penyediaan nomor telepon hotline services.

 

Sumber :

http://dewi_marisa12u.staff.ipb.ac.id/2020/07/05/kelebihan-gbwhatsapp/